Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura

Indonesia belum akan menjual listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan pasokan di dalam negeri masih harus dipenuhi sebelum pemerintah membuka ekspor.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026). Ia juga menegaskan keputusan perizinan berada di Kementerian ESDM, bukan pada Danantara, sehingga lembaga tersebut diminta tidak melobi agar rencana ekspor berjalan.

“Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujar Bahlil, seperti dikutip detikFinance.

Keputusan tersebut menempatkan kecukupan energi domestik sebagai pertimbangan utama. Namun, sikap pemerintah saat ini tidak berarti Indonesia menutup kemungkinan kerja sama listrik dengan Singapura untuk selamanya.

Kebutuhan dalam negeri didahulukan

Bahlil menyebut belum ada rencana ekspor dalam waktu dekat karena Indonesia masih membutuhkan listrik. Ia menyampaikan keputusan itu sebagai kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan nasional, sekaligus menolak adanya lobi-lobi dari Danantara terkait izin penjualan listrik ke negara tetangga tersebut.

Menurut Bahlil, kewenangan untuk memberikan izin ada pada Kementerian ESDM. Karena itu, Danantara tidak berada pada posisi untuk menentukan apakah ekspor dapat dilakukan. Penegasan ini disampaikan di tengah pembahasan rencana kerja sama kelistrikan Indonesia dan Singapura yang belum mencapai tahap pelaksanaan.

Dalam keterangannya, Bahlil juga mengaitkan keputusan tersebut dengan kedaulatan negara. Ia mengatakan pemerintah perlu mendahulukan kepentingan masyarakat Indonesia, yang jumlahnya sekitar 280 juta jiwa, sebelum memasok listrik ke luar negeri.

Meski begitu, pemerintah sebelumnya menyatakan terbuka terhadap ekspor. Pada Mei 2026, Bahlil mengatakan kerja sama dengan Singapura dapat dibahas apabila kesepakatan memberi manfaat bagi kedua pihak. Salah satu hal yang belum tuntas adalah harga listrik yang akan ditawarkan.

Harga dan kesepakatan masih jadi syarat

Dalam pernyataan yang dimuat detikFinance pada 11 Mei 2026, Bahlil menyebut harga harus dinilai layak dan kesepakatan perlu menguntungkan kedua negara. Jika belum ada kesesuaian, pemerintah akan mengkaji kembali rencana tersebut. Dengan demikian, keputusan terbaru menunda ekspor, sementara soal harga dan skema kerja sama masih menjadi bagian dari pembahasan.

Indonesia, kata Bahlil, memiliki pengalaman bekerja sama di sektor listrik dengan Malaysia. Dalam kerja sama itu, Indonesia mengimpor listrik dari Malaysia melalui pembangkit listrik tenaga air yang terhubung lewat Kalimantan. Ia menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kerja sama dengan harga yang dinilai sepadan bagi kedua belah pihak.

Perbandingan itu memberi gambaran tentang prinsip yang ingin diterapkan pemerintah: arus listrik lintas negara tidak hanya dinilai dari adanya pasokan, tetapi juga dari manfaat dan harga yang disepakati. Untuk rencana ekspor ke Singapura, Bahlil belum menyebut kapan kajian lanjutan atau negosiasi akan menghasilkan keputusan baru.

Pasokan gas juga diarahkan ke kebutuhan domestik

Pembahasan mengenai listrik berlangsung saat kebijakan ekspor energi lain ikut mendapat perhatian. InvestorTrust melaporkan pemerintah mengurangi ekspor gas ke Singapura. Akademisi yang dikutip media tersebut menilai pasokan gas perlu lebih dulu menopang industri dan pembangkit listrik dalam negeri ketika kebutuhan nasional meningkat.

Ekonom Universitas Negeri Manado Robert R Winerungan berpendapat gas yang tersedia bagi industri domestik dapat membantu menekan biaya produksi dan memperkuat daya saing produk. Ia juga menilai pengolahan di dalam negeri berpeluang menghasilkan barang dengan nilai tambah lebih tinggi dibanding menjual sumber energi dalam bentuk bahan mentah.

“Kita jangan sampai terus melakukan ekspor ketika industri dalam negeri justru mengalami kekurangan pasokan energi,” kata Robert, seperti diberitakan InvestorTrust.

Namun, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan Kristian Widya Wicaksono mengingatkan bahwa pengalihan pasokan saja belum cukup. Pemerintah perlu memastikan gas benar-benar dapat dimanfaatkan oleh industri dan pembangkit, dengan dukungan jaringan distribusi, infrastruktur, serta pengawasan.

Kristian menilai keberhasilan kebijakan perlu diukur dari dampaknya bagi masyarakat, bukan sekadar berkurangnya angka ekspor. Ia menyebut keandalan listrik, gangguan produksi industri, dan akses energi sebagai sasaran yang dapat diperhatikan.

Untuk rencana listrik ke Singapura, sikap yang disampaikan Bahlil saat ini jelas: ekspor belum dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan baru dapat bergerak jika kebutuhan domestik, kewenangan perizinan, dan kesepakatan harga menjadi dasar keputusan pemerintah.

Wartaku