Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyiapkan konsorsium koperasi untuk membeli aset yang terkait dengan KB Bank dan mengelola kembali usaha Bank Bukopin. Rencana itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Bukopin sebagai bank yang dahulu dimiliki sejumlah induk koperasi.
Ferry menyampaikan rencana tersebut dalam Forum Ekonomi Politik di Tribrata Hotel, Jakarta, pada Senin. Seperti dilaporkan detikFinance, ia mengajak publik mendoakan dan mendukung upaya pembentukan konsorsium. Namun, belum ada keterangan mengenai koperasi yang akan bergabung, nilai aset yang dibidik, ataupun jadwal pembelian.
Konsorsium koperasi masih dalam tahap rencana
Gagasan yang disampaikan Ferry mengaitkan dua hal: pembelian aset dan pengelolaan kembali usaha Bukopin. Ia menyebut bank tersebut pada masa sebelumnya dimiliki oleh induk-induk koperasi. Kini, pemerintah ingin melibatkan koperasi lagi melalui konsorsium.
“Doakan kami ada konsorsium koperasi-koperasi yang akan membeli aset dan juga mengelola kembali anak usaha dari Bukopin, KB Kookmin,” kata Ferry.
Pernyataan itu belum menjelaskan bentuk kepemilikan yang akan diambil konsorsium. Tidak disebutkan pula apakah rencana pembelian mencakup seluruh aset atau bagian tertentu, maupun bagaimana pembagian peran antaranggota konsorsium. Ferry juga belum memaparkan struktur pendanaan yang akan dipakai.
Karena itu, rencana tersebut masih perlu dibedakan dari transaksi yang telah berjalan. Dalam keterangan yang diberitakan detikFinance, Ferry berbicara tentang upaya dan rencana pembentukan konsorsium, bukan pengumuman bahwa pembelian sudah disepakati. Belum ada rincian tentang kesepakatan dengan pihak KB Bank maupun proses pengelolaan yang akan ditempuh.
Nama KB Bank dan KB Kookmin muncul dalam penjelasan Ferry saat membicarakan aset dan usaha Bukopin. Namun, belum ada uraian terperinci mengenai aset mana yang menjadi sasaran atau hubungan transaksi yang sedang dijajaki. Informasi tersebut penting untuk memahami seberapa luas rencana pengambilalihan dan bagian usaha apa yang ingin diaktifkan kembali.
Revisi UU koperasi juga masuk agenda Kemenkop
Di luar rencana Bukopin, Kementerian Koperasi mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian di DPR. Salah satu usulan Ferry ialah agar simpanan masyarakat yang ditempatkan di koperasi memperoleh penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Usulan penjaminan itu disampaikan sebagai bagian dari pembahasan perubahan aturan koperasi. Ferry tidak merinci skema, batas perlindungan, ataupun mekanisme yang akan digunakan apabila usulan tersebut masuk ke dalam revisi undang-undang. Dengan demikian, rencana penjaminan simpanan masih berupa usulan, bukan kebijakan yang sudah berlaku.
Kedua agenda itu memiliki kaitan pada dorongan untuk memperluas peran koperasi dalam kegiatan ekonomi, tetapi belum tentu berjalan melalui satu mekanisme. Rencana konsorsium menyangkut aset dan pengelolaan usaha Bukopin, sedangkan penjaminan simpanan berkaitan dengan aturan serta perlindungan dana masyarakat di koperasi. Ferry belum menjelaskan apakah keduanya akan disusun sebagai satu paket kebijakan.
Dalam forum yang sama, Ferry menyampaikan pandangan bahwa pemerintah ingin mengarahkan perekonomian agar lebih sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan tidak terlalu bergantung pada mekanisme pasar bebas. Ia mengaitkan arah tersebut dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu menjadi landasan pemikiran yang ia sampaikan, tetapi belum disertai rincian kebijakan khusus mengenai konsorsium Bukopin.
Rincian transaksi dan pengelolaan belum dibuka
Bagi koperasi yang mungkin terlibat, tahap berikutnya adalah mengetahui bentuk konsorsium dan tanggung jawab masing-masing pihak. Informasi tentang modal, tata kelola, serta rencana operasional juga belum disampaikan. Tanpa rincian itu, belum dapat diketahui bagaimana konsorsium akan mengambil keputusan atau mengelola usaha yang hendak dihidupkan kembali.
Belum ada pula informasi mengenai tanggapan KB Bank terhadap rencana pembelian aset tersebut. Ferry tidak menyebut tenggat pembentukan konsorsium maupun waktu yang ditargetkan untuk memulai pengelolaan. Dengan begitu, perkembangan yang ditunggu ialah penjelasan pemerintah mengenai calon anggota, sasaran aset, dan tahapan pembicaraan dengan pihak terkait.
Di jalur regulasi, Kemenkop masih mendorong revisi UU Perkoperasian di DPR. Usulan agar simpanan koperasi dijamin LPS akan bergantung pada pembahasan perubahan aturan tersebut. Sementara itu, rencana menghidupkan kembali Bukopin belum disertai pengumuman transaksi atau susunan konsorsium.
