Pengusaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk dalam negeri di platform e-commerce akan mendapat potongan biaya layanan paling sedikit 50 persen mulai 25 Oktober 2026. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut insentif ini hanya diberikan kepada penjual yang memenuhi kriteria dan lolos verifikasi.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Potongan berlaku untuk biaya administrasi, komisi, atau biaya aplikasi dasar toko yang dibebankan platform kepada penjual.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan kebijakan itu dapat diterapkan efektif mulai 25 Oktober 2026. Pengajuan dan pemeriksaan calon penerima dilakukan melalui aplikasi terpadu SAPA UMKM, yang menurut Temmy telah siap menerima pendaftaran.
Syarat mendapat potongan biaya layanan e-commerce
Insentif ini tidak berlaku untuk semua penjual di lokapasar. Pemohon harus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil, hanya menjual produk dalam negeri, tidak memanipulasi transaksi atau menyalahgunakan fasilitas platform, serta memiliki rekam jejak usaha yang baik. Pendaftaran di SAPA UMKM juga menjadi bagian dari persyaratan.
Ketentuan skala usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Usaha mikro memiliki modal paling banyak Rp 1 miliar atau penjualan tahunan paling banyak Rp 2 miliar. Adapun usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar atau penjualan tahunan di atas Rp 2 miliar sampai Rp 15 miliar. Nilai modal tersebut tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha.
Produk yang didaftarkan harus memenuhi kriteria produk dalam negeri. Parameter pemeriksaan meliputi produk yang dihasilkan di Indonesia oleh perusahaan dalam negeri, penggunaan bahan baku atau komponen lokal—seluruhnya maupun sebagian—serta keterlibatan tenaga kerja warga negara Indonesia, baik seluruhnya maupun sebagian.
Cara mengajukan insentif melalui SAPA UMKM
Pelaku UMK yang memenuhi ketentuan perlu membuat akun SAPA UMKM terlebih dahulu. Dalam pengajuan, mereka mencantumkan platform PMSE tempat berjualan, identitas pedagang atau nama pengguna, serta daftar Stock Keeping Unit (SKU) berikut nama produk yang dipasarkan.
Nomor dan tanggal sertifikat produk dapat disertakan jika dokumen tersebut tersedia. Setelah permohonan dikirim, data pemohon diteruskan kepada platform e-commerce untuk diperiksa. Platform memiliki waktu paling lama 10 hari kalender sejak menerima data UMK melalui SAPA UMKM untuk melakukan verifikasi.
Temmy menjelaskan, potongan biaya layanan diberikan paling lambat lima hari setelah dua tahap verifikasi selesai, yakni pemeriksaan melalui SAPA UMKM dan platform PMSE. Integrasi pertukaran data antara aplikasi pemerintah dan platform telah dipersiapkan sekitar lima bulan sejak keputusan menteri terkait ditetapkan.
“Pemberian insentif potongan biaya layanan diberikan paling lambat 5 hari setelah dua tahap verifikasi data UMK melalui SAPA UMKM dan platform PMSE,” ujar Temmy.
Penolakan dan penghentian insentif
Jika permohonan tidak disetujui, pemohon akan menerima penjelasan terperinci mengenai alasan penolakan. Pelaku usaha masih dapat mengajukan kembali setelah melengkapi persyaratan, kecuali mereka masuk kategori pengguna platform PMSE berisiko tinggi.
Insentif dapat digunakan untuk setiap transaksi selama penerima tetap mematuhi ketentuan. Sebaliknya, fasilitas bisa dihentikan apabila penerima terbukti melanggar aturan. Pelaku UMK yang keberatan atas keputusan penghentian dapat mengajukan banding melalui saluran yang disediakan platform, dengan pengawasan Kementerian UMKM.
Skema verifikasi menjadi bagian penting agar potongan benar-benar diterima penjual kecil yang memenuhi kriteria, sekaligus mencegah penyalahgunaan. Bagi UMK yang hendak memanfaatkan kebijakan ini, kelengkapan data produk dan konsistensi informasi usaha akan menentukan kelancaran proses pengajuan menjelang pemberlakuan pada 25 Oktober 2026.
