Serma S.U. Diburu dalam Dugaan Calo Rekrutmen TNI

Kodam XV/Pattimura memburu Serma S.U. yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) setelah diduga terlibat percaloan penerimaan calon prajurit TNI AD di Maluku Utara. Dalam perkara yang dilaporkan warga Kepulauan Sula itu, terdapat penyerahan uang sebesar Rp112,029 juta yang dikaitkan dengan seleksi Tamtama Gelombang I dan II Tahun 2026.

Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Adi Swastika mengatakan, Serma S.U. meninggalkan kesatuan tanpa izin dan kini dicari Polisi Militer Kodam XV/Pattimura. Adi menegaskan perkara tersebut telah ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Yang bersangkutan saat ini sudah berstatus DPO karena tidak hadir tanpa izin dari kesatuan,” kata Adi.

Status DPO itu ditetapkan setelah prajurit tersebut tidak hadir di kesatuannya tanpa izin. Menurut keterangan Kodam, ia juga tidak lagi dapat dihubungi setelah dugaan penipuan tersebut dilaporkan. Hingga keterangan itu disampaikan, aparat militer masih memburunya.

Laporan warga Kepulauan Sula terkait seleksi Tamtama

Kasus ini bermula dari laporan warga Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dalam proses penerimaan Tamtama TNI AD Gelombang I dan II Tahun 2026.

Dalam perkara itu, uang Rp112,029 juta disebut telah diserahkan dan dikaitkan dengan proses penerimaan calon siswa TNI AD. Keterangan yang disampaikan Kodam tidak merinci lebih jauh mengenai waktu penyerahan maupun pembagian uang tersebut. Karena itu, dugaan keterlibatan Serma S.U. masih harus diproses melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum.

Adi menekankan, dugaan transaksi tersebut bukan bagian dari prosedur resmi penerimaan prajurit. Ia menyebut tindakan itu sebagai perbuatan pribadi oknum, bukan kebijakan atau tindakan yang mewakili satuan maupun institusi TNI.

“Tindakan tersebut murni perbuatan oknum secara pribadi dan sama sekali bukan atas nama satuan atau institusi TNI,” ujarnya.

Penegasan itu disampaikan di tengah laporan warga yang berharap anggota keluarganya dapat mengikuti seleksi. Kodam menyatakan tidak memberi ruang bagi praktik percaloan, baik oleh pihak yang meminta atau menerima uang maupun mereka yang menjadi perantara. Setiap dugaan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kodam tegaskan penerimaan prajurit TNI AD gratis

Kodam XV/Pattimura kembali mengingatkan masyarakat bahwa seleksi resmi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya. Tidak ada jalur titipan ataupun jaminan kelulusan dengan imbalan uang. Kelulusan, menurut penegasan Kodam, harus melalui proses seleksi resmi.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto telah memerintahkan penindakan tegas terhadap pelanggaran dalam proses werving atau penerimaan prajurit. Jika keterlibatan dalam percaloan terbukti, pelaku dapat menghadapi proses hukum dan sanksi berat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Adi mengatakan, Kodam akan memproses setiap pelanggaran sesuai ketentuan. Penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan percaloan dapat berlanjut pada pemeriksaan hingga pemberhentian dari dinas militer, bergantung pada hasil proses hukum.

Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan atau percaloan diminta melapor ke Kodim atau Koramil terdekat. Langkah itu, menurut Kodam, diperlukan agar laporan dapat ditindaklanjuti dan dugaan pelanggaran diproses melalui jalur yang semestinya.

Kasus ini menjadi pengingat bagi calon peserta dan keluarga untuk berhati-hati terhadap tawaran meloloskan seseorang dengan pembayaran tertentu. Selama proses pencarian Serma S.U. dan penanganan perkara berlangsung, masyarakat dapat merujuk pada informasi resmi mengenai tahapan seleksi serta segera melapor apabila menemukan permintaan uang yang mengatasnamakan penerimaan prajurit.

Wartaku