Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura

Indonesia belum akan mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan kebutuhan listrik di dalam negeri harus dipenuhi sebelum pemerintah menjualnya ke negara lain.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026). Ia juga meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak menerima lobi atau tawaran tambahan dari Singapura terkait rencana pengiriman listrik. Menurut Bahlil, kewenangan izin ekspor berada di Kementerian ESDM, bukan Danantara.

“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujar Bahlil, seperti diberitakan IDX Channel.

Kebutuhan dalam negeri jadi pertimbangan

Keputusan menunda ekspor menempatkan pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia sebagai pertimbangan utama. Bahlil tidak menyebutkan kapan ekspor dapat dimulai. Ia hanya menegaskan bahwa penjualan listrik ke luar negeri belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Pesan kepada Danantara juga memperjelas batas kewenangan lembaga tersebut dalam urusan ini. Bahlil meminta lembaga pengelola investasi itu tidak melayani pendekatan dari Singapura terkait pengiriman listrik. Adapun keputusan mengenai izin, menurut dia, berada di tangan Kementerian ESDM.

“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di (Kementerian) ESDM, bukan Danantara,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut muncul ketika rencana ekspor belum berjalan, meski sebelumnya telah masuk dalam pembicaraan kerja sama kedua negara. Karena itu, kesepakatan awal dan pelaksanaan pengiriman listrik merupakan dua hal berbeda: rencana tersebut masih perlu melewati pembahasan harga dan keputusan pemerintah mengenai izin.

Harga listrik masih dibicarakan

IDX Channel melaporkan, salah satu hambatan yang sebelumnya mengganjal rencana ekspor adalah harga yang ditawarkan Singapura. Pemerintah Indonesia belum menerima angka tersebut. Bahlil menekankan, harga harus memberi manfaat bagi kedua pihak dan penetapannya berada dalam kewenangan pemerintah Indonesia.

Pada 7 Juli 2026, Bahlil menyampaikan bahwa pembahasan harga masih berlangsung. Ia menyebut proses kerja sama tetap berjalan, tetapi pemerintah dan Singapura masih mencari kesepakatan yang dinilai menguntungkan kedua negara. Saat itu, Bahlil memperkirakan titik temu dapat dicapai dalam waktu dekat.

Namun, pernyataan terbarunya pada November menunjukkan ekspor belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, terutama karena Indonesia masih membutuhkan listrik. Bahan yang tersedia tidak memuat rincian jumlah listrik yang akan dikirim, harga yang ditawarkan Singapura, ataupun jadwal baru untuk memulai ekspor.

Dengan demikian, persoalan ekspor tidak hanya berkaitan dengan negosiasi nilai jual. Pemerintah juga menyatakan kebutuhan domestik harus diperhitungkan sebelum listrik dialirkan ke pasar luar negeri. Bahlil tidak merinci ukuran kebutuhan tersebut atau syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat berubah.

Rencana masuk dalam kerja sama bilateral

Rencana ekspor listrik tercantum dalam 26 kesepakatan yang dijalin Pemerintah Indonesia dan Singapura saat Perdana Menteri Lawrence Wong berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, pada 6 Juli 2026. Meski telah menjadi bagian dari agenda kerja sama, rencana itu belum terealisasi hingga pertengahan tahun, menurut laporan IDX Channel.

Kesepakatan tersebut menjadi landasan pembicaraan, tetapi belum berarti listrik langsung dapat dikirim. Pemerintah masih harus menyelesaikan pembahasan harga, sementara Bahlil kini menegaskan prioritas pada kebutuhan dalam negeri dan kewenangan izin yang berada di ESDM.

Belum ada jadwal baru yang diumumkan untuk kelanjutan ekspor. Pemerintah juga belum menyampaikan kapan negosiasi harga akan menghasilkan keputusan. Untuk saat ini, posisi Bahlil jelas: kebutuhan listrik Indonesia didahulukan dan pengiriman ke Singapura belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Wartaku