Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati mendukung verifikasi dan validasi usulan Perhutanan Sosial di wilayah kerjanya, Rabu, 7 Oktober 2026. Kegiatan bersama Kementerian Kehutanan, Balai Perhutanan Sosial, dan Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah itu dilakukan untuk mencocokkan usulan areal dengan kondisi faktual di lapangan.
Pemeriksaan mencakup lokasi yang diusulkan, batas kawasan, serta penguasaan dan pemanfaatan lahan. Tim juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses verifikasi.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan wilayah kelola yang diajukan tidak bermasalah karena konflik atau tumpang tindih penguasaan maupun pemanfaatan kawasan. Hasil pengecekan diharapkan memberi gambaran objektif sebelum proses penetapan Perhutanan Sosial berlanjut sesuai ketentuan.
Pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian areal
Verifikasi dan validasi, yang disebut vasval dalam kegiatan tersebut, menjadi bagian dari tahapan penilaian atas usulan Perhutanan Sosial. Tim tidak hanya menelaah usulan, tetapi juga memeriksa langsung kondisi lokasi dan batas kawasan yang diajukan.
Pengecekan itu penting untuk melihat apakah informasi mengenai areal sesuai dengan keadaan sebenarnya. Aspek penguasaan dan pemanfaatan lahan turut diperiksa agar wilayah kelola yang diusulkan dapat dinilai secara menyeluruh.
Dalam prosesnya, tim berkoordinasi dengan pihak terkait di lapangan. Pengumpulan informasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran mengenai kondisi areal, termasuk kemungkinan adanya persoalan batas, konflik, atau penggunaan kawasan yang bertumpang tindih.
Perhutani menyatakan proses verifikasi diharapkan berlangsung objektif dan transparan. Dengan pemeriksaan langsung, tahapan usulan diharapkan memiliki dasar yang jelas sebelum penetapan dilakukan, sekaligus membantu memastikan kepastian wilayah kelola.
Perhutani tekankan koordinasi dan kepastian wilayah
Administratur/Kepala KPH Pati Sukmono Edwi Susanto mengatakan Perhutani mendukung vasval sebagai langkah untuk memastikan kesesuaian usulan dengan kondisi lapangan. Ia berharap seluruh proses berjalan terbuka dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kami mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi ini sebagai langkah penting untuk memastikan usulan areal Perhutanan Sosial sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga nantinya pengelolaan kawasan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ujar Sukmono.
Menurut Sukmono, koordinasi antara Perhutani, Kementerian Kehutanan, Balai Perhutanan Sosial, CDK Jawa Tengah, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan pada setiap tahap pelaksanaan program. Sinergi itu berperan dalam memastikan kepastian wilayah kelola sekaligus mencegah potensi konflik atau tumpang tindih pemanfaatan kawasan.
Keterlibatan para pihak juga menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi yang relevan selama pemeriksaan. Dengan komunikasi antarlembaga dan masyarakat, proses penilaian usulan diharapkan dapat menggambarkan kondisi kawasan secara lebih utuh, bukan hanya berdasarkan dokumen pengajuan.
Pengelolaan hutan lestari dan manfaat bagi masyarakat
KPH Pati menyatakan dukungan terhadap Perhutanan Sosial sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar hutan. Namun, manfaat tersebut perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kelestarian kawasan dan kepastian wilayah yang dikelola.
Karena itu, pemeriksaan batas dan pemanfaatan lahan menjadi unsur penting dalam tahapan usulan. Penilaian yang cermat diharapkan membantu pengelolaan kawasan berjalan tertib dan mengurangi kemungkinan munculnya persoalan di kemudian hari.
Perhutani menilai seluruh tahapan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Verifikasi yang menghasilkan gambaran objektif dapat menjadi pijakan dalam proses penetapan, dengan tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku dan kondisi faktual lokasi.
KPH Pati menyatakan akan terus bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, Balai Perhutanan Sosial, CDK Jawa Tengah, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar hutan. Tahap berikutnya bergantung pada hasil verifikasi dan proses penetapan, sementara kepastian wilayah dan kelestarian hutan tetap menjadi perhatian dalam pengelolaannya.
