Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dalam sidang pleidoi kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (8/10/2026). Melalui penasihat hukumnya, Fadia menegaskan pembelaan tersebut bukan permohonan agar dirinya dibebaskan.
Penasihat hukum Fadia, Fadli Nasution, menyampaikan permintaan itu seusai persidangan. Ia mengatakan timnya menyerahkan pertimbangan mengenai hukuman kepada majelis hakim dengan merujuk pada hal-hal yang tercantum dalam pleidoi.
“Pledoi kami bukan pledoi untuk pembebasan, kami minta keringanan kepada majelis hakim. Supaya yang adil dan yang terbaik buat terdakwa,” kata Fadli.
Dalam pembelaan tersebut, tim hukum juga menyoroti beberapa bagian tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan yang mereka ajukan meliputi besaran uang pengganti, status barang bukti, serta tuntutan pencabutan hak politik.
Tim hukum persoalkan uang pengganti Rp2,6 miliar
Salah satu poin yang diperdebatkan adalah tuntutan uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar. Angka itu diajukan penuntut umum KPK. Menurut Fadli, perhitungan pihak terdakwa berdasarkan keterangan para saksi menghasilkan nilai Rp1,3 miliar.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp1,3 miliar antara perhitungan jaksa dan versi yang disampaikan tim pembela. Fadli tidak menyatakan majelis harus menerima salah satu angka tertentu. Ia menyerahkan penentuan nilai uang pengganti kepada hakim yang memeriksa perkara.
“Nah, sekarang tinggal majelis hakim yang menentukan. Kalau ikut penuntut umum Rp2,6 miliar, kalau ikut pledoi advokat berarti Rp1,3 miliar,” ujar Fadli.
Perbedaan tersebut menjadi bagian dari pembelaan yang diminta dipertimbangkan majelis. Namun, angka Rp1,3 miliar merupakan perhitungan pihak terdakwa, sedangkan Rp2,6 miliar adalah nilai yang diminta penuntut umum. Putusan mengenai besaran uang pengganti belum disampaikan dalam sidang pleidoi tersebut.
Keberatan atas status barang bukti
Tim penasihat hukum juga mempersoalkan tuntutan agar barang bukti dalam perkara Fadia dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menurut Fadli, tuntutan itu tidak menerangkan perkara lain yang dimaksud.
Ia mempertanyakan kejelasan dasar penggunaan barang bukti tersebut. “Menurut kami tidak bisa seperti itu. Perkara lain itu apa? Kan enggak jelas,” kata Fadli.
Fadli berpendapat barang bukti yang disita dalam perkara itu semestinya dikembalikan kepada pihak asal penyitaan setelah perkara selesai, sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, tim hukum meminta hakim menilai kembali tuntutan mengenai barang bukti tersebut.
Persoalan ini, sebagaimana keberatan atas uang pengganti, disampaikan sebagai bagian dari pleidoi. Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Dalam sidang Kamis itu, Fadia tidak meminta agar perkara berakhir dengan pembebasan.
Pencabutan hak politik dinilai tidak relevan
Keberatan berikutnya menyangkut tuntutan pencabutan hak politik Fadia selama lima tahun setelah ia selesai menjalani pidana. Hukuman tambahan itu mencakup pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
Fadli menilai hak politik merupakan bagian dari kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan di alam demokrasi. Menurut dia, masyarakat seharusnya tetap dapat memutuskan sendiri apakah akan memilih Fadia atau tidak. Atas dasar itu, tim hukum menilai pencabutan hak politik tidak relevan diterapkan kepada kliennya.
“Silakan masyarakat mau memilih lagi atau tidak. Oleh karena itu, pidana tambahan pencabutan hak politik itu menurut kami sudah tidak relevan dalam tuntutan,” ujar Fadli.
Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Fadia dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp250 juta. Penuntut umum juga meminta uang pengganti Rp2,6 miliar serta pencabutan hak politik selama lima tahun setelah Fadia menyelesaikan masa pidana.
Seluruh tuntutan tersebut masih harus dipertimbangkan majelis hakim bersama pleidoi terdakwa. Sidang pembelaan ini menjadi tahap bagi Fadia untuk menyampaikan keberatan dan permintaan keringanan, sementara keputusan akhir atas hukuman dan tuntutan tambahan berada di tangan hakim.
