OJK Tindak Manipulasi Saham PANR, Rp5,07 Miliar Disita

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan pengembalian keuntungan ilegal Rp5,07 miliar dalam kasus manipulasi saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Pemeriksaan regulator menemukan transaksi melalui puluhan rekening yang membuat aktivitas perdagangan tampak berbeda dari permintaan dan penawaran yang sebenarnya.

Praktik itu berlangsung pada 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. OJK menyatakan tiga orang, yakni Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia, melanggar ketentuan pasar modal. CNBC Indonesia melaporkan bahwa hasil perhitungan keuntungan tidak sah mencapai Rp5.073.291.914.

Kasus PANR termasuk dalam rangkaian penindakan OJK terhadap tiga perkara pasar modal yang diumumkan pada 4 November 2026. Dua perkara lain menyangkut laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) dan tindakan mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek, Lianiwati.

Transaksi 20 rekening dinilai tak mencerminkan pasar

Dalam perkara PANR, regulator menemukan pola transaksi yang dapat memengaruhi pembentukan harga saham. Sebanyak 20 rekening nasabah terindikasi saling berkaitan dan dipakai dalam aktivitas tersebut. OJK menilai transaksi yang terjadi tidak menggambarkan interaksi jual-beli yang berlangsung secara wajar di pasar.

Pemeriksaan juga menemukan komunikasi di antara pihak-pihak terkait untuk menjaga pergerakan harga PANR. OJK tidak merinci isi komunikasi tersebut dalam keterangan yang diberitakan. Namun, regulator menyimpulkan rangkaian transaksi itu menciptakan kesan aktivitas perdagangan yang tidak sesuai keadaan sesungguhnya.

Satrijanto diperintahkan mengembalikan seluruh keuntungan yang dihitung OJK. Adapun Melani dan Upita dikenai larangan beraktivitas di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun. Sanksi itu berlaku untuk kegiatan pada tiga bidang tersebut.

OJK juga meminta sejumlah perusahaan efek menutup rekening yang teridentifikasi digunakan dalam transaksi. Perintah itu mencakup rekening atas nama 18 pihak. Sejumlah perusahaan yang disebut dalam pemberitaan antara lain Artha Sekuritas Indonesia, Waterfront Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, MNC Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, dan Sucor Sekuritas.

Regulator menyatakan pelanggaran dalam kasus ini berkaitan dengan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dua perkara lain menyangkut laporan dan nasabah

Dalam perkara BOGA, OJK menjatuhkan denda kepada tiga anggota direksi, Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Mereka menandatangani laporan keuangan perusahaan untuk periode 2017 sampai 2020. Pemeriksaan regulator menemukan informasi mengenai pencatatan uang muka penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tidak disajikan sesuai keadaan sebenarnya.

Masing-masing direksi dikenai denda Rp825 juta. OJK menyatakan pelanggaran itu terkait Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023. Perkara tersebut menempatkan tanggung jawab atas ketepatan informasi perusahaan terbuka sebagai bagian penting dari pengawasan pasar.

Kasus ketiga melibatkan Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek. OJK menyatakan ia terbukti memalsukan laporan portofolio nasabah dan menjual saham tanpa instruksi pemilik rekening. Atas pelanggaran tersebut, ia dilarang berkegiatan di pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun.

OJK soroti kepercayaan terhadap harga saham

Penindakan atas tiga perkara itu menyasar bentuk pelanggaran yang berbeda, mulai dari transaksi saham, penyampaian laporan perusahaan, hingga tindakan perantara terhadap rekening nasabah. Namun, semuanya berkaitan dengan informasi dan aktivitas yang menjadi dasar investor mengambil keputusan.

Manipulasi transaksi dapat membuat harga tidak lagi terbentuk dari pertemuan wajar antara pembeli dan penjual. Bagi investor, kondisi seperti itu berisiko mengaburkan gambaran mengenai minat pasar terhadap suatu saham. OJK menyatakan praktik semacam ini dapat mengganggu kewajaran harga dan mengikis kepercayaan terhadap pasar modal.

Dalam keterangannya, OJK menyebut penegakan aturan sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin pelaku pasar serta melindungi investor. Regulator juga menyatakan pengawasan atas transaksi efek dan keterbukaan informasi akan terus ditingkatkan. Untuk kasus PANR, tindak lanjut yang telah diumumkan mencakup pengembalian keuntungan, larangan kegiatan bagi dua pihak, serta penutupan rekening yang diperintahkan kepada perusahaan efek.

Wartaku