Impor KRL Bekas Jepang Menunggu Evaluasi Kemenhub

Rencana impor KRL bekas dari Jepang belum mendapat persetujuan Kementerian Perhubungan. Regulator masih menelaah proposal PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, terutama rincian teknis rangkaian yang akan digunakan untuk layanan Commuter Line Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan dokumen pengajuan KAI sudah diterima. Namun, keputusan belum bisa diambil sebelum kementerian memperoleh spesifikasi lengkap dan menilai kelayakan operasinya. Evaluasi itu mencakup aspek yang berhubungan dengan keselamatan serta kenyamanan penumpang.

Menurut laporan detikFinance, Kemenhub masih menunggu penjelasan tentang konfigurasi kursi dan fasilitas toilet di kereta. Rangkaian yang beroperasi di Jepang memiliki toilet, tetapi belum jelas apakah fasilitas itu akan dipertahankan atau dihilangkan agar ruang angkut penumpang lebih luas.

Rincian gerbong menentukan penilaian teknis

Perbedaan konfigurasi tersebut bukan sekadar urusan tata letak. Kemenhub perlu memastikan spesifikasi akhir sesuai dengan kebutuhan layanan dan memenuhi ketentuan teknis sebelum rangkaian dioperasikan. Karena itu, proposal belum dapat diperlakukan sebagai keputusan impor yang sudah final.

Allan menyampaikan evaluasi berlangsung ketika layanan KRL Jabodetabek menghadapi kepadatan penumpang. Kebutuhan tambahan armada juga muncul setelah kereta produksi dalam negeri yang sempat beroperasi harus ditarik untuk menjalani perawatan atau recall.

Kemenhub memahami kebutuhan KAI untuk menjaga kapasitas layanan. Namun, menurut Allan, keadaan tersebut tidak menghapus kewajiban memastikan kereta yang beroperasi telah sesuai spesifikasi dan diuji oleh kementerian. Dengan kata lain, kebutuhan mendesak tidak otomatis menjadi dasar untuk melonggarkan pemeriksaan keselamatan.

Delapan rangkaian dalam pengadaan belum berkontrak

Proposal impor bekas itu berjalan beriringan dengan rencana pengadaan armada yang telah disepakati sejak 2023. Program tersebut mencakup 35 trainset KRL baru dan dua rangkaian yang akan menjalani retrofit, dengan target seluruhnya beroperasi pada 2027.

Dari pengadaan 35 trainset, sebanyak 11 rangkaian merupakan kereta baru dari China. Seluruhnya telah tiba di Indonesia dan beroperasi. Sebanyak 16 trainset lainnya diproduksi PT Industri Kereta Api (INKA). Tujuh rangkaian sudah melayani penumpang, sedangkan sembilan lainnya masih dalam proses produksi.

Untuk kelompok produksi INKA, dua rangkaian ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ini. Tujuh sisanya direncanakan menyusul pada tahun berikutnya. Adapun delapan trainset lain belum memiliki kontrak, sehingga asal rangkaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut belum dipastikan.

Allan mendorong KAI segera mengadakan delapan trainset yang belum berkontrak itu. Kebutuhan armada tambahan, menurut dia, terasa di stasiun maupun dalam layanan sehari-hari. Namun, pernyataan tersebut belum menentukan apakah delapan rangkaian itu akan dipenuhi lewat impor bekas, pembelian kereta baru, atau pilihan lain.

Anggaran tersedia, keputusan impor belum ada

Pemerintah, kata Allan, telah menyiapkan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk peremajaan serta penambahan kereta perkotaan. Ia menyebut PMN untuk KAI sebesar Rp2 triliun pada 2024, Rp1,8 triliun pada 2025, dan Rp1,5 triliun pada tahun ini.

Ketersediaan dukungan anggaran tersebut tidak sama dengan persetujuan atas rencana impor tertentu. Kemenhub masih menanti detail dari KAI sebelum menuntaskan evaluasi teknis. Artinya, pemenuhan armada dan kelayakan rangkaian tetap menjadi dua proses yang harus berjalan, tanpa menganggap salah satunya otomatis menyelesaikan yang lain.

Perdebatan mengenai impor KRL bekas juga pernah muncul pada 2023. CNBC Indonesia melaporkan saat itu KCI menunggu rekomendasi teknis Kementerian Perindustrian untuk mengimpor kereta dari Jepang, sementara rekomendasi Kemenhub disebut telah dikantongi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan impor masih termasuk pilihan, tetapi bukan prioritas, terutama jika yang dibeli merupakan barang bekas.

Agus ketika itu menekankan perlunya menjaga penggunaan produk industri dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja, sembari memastikan layanan transportasi umum tetap berjalan. Ia juga meminta kebutuhan kereta direncanakan secara lebih sistematis untuk jangka menengah dan panjang. Perkembangan terbaru kini berada pada tahap berbeda: KAI telah menyampaikan proposal kepada Kemenhub, dan keputusan menunggu kelengkapan spesifikasi serta hasil pemeriksaan teknis.

Langkah berikutnya ada pada KAI, yakni menyerahkan rincian final rangkaian yang diajukan. Setelah dokumen itu diterima, Kemenhub akan menilai kesesuaiannya sebelum menentukan apakah impor KRL bekas dapat dilanjutkan.

Wartaku