Dua pejabat Polsek Sagulung, Batam, diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepulauan Riau terkait dugaan pemerasan terhadap seorang pelaku kasus narkotika. Nilai uang yang disebut dalam sejumlah laporan mencapai sekitar Rp50 juta, tetapi Polda Kepri belum menguraikan kronologi maupun memastikan rincian dugaan tersebut.
Kedua pejabat itu adalah Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman dan Kanit Reskrim Ipda Riyanto. CNN Indonesia menyebut keduanya sebagai Iptu YSF dan Ipda R, sementara VIVA.co.id memuat nama lengkap mereka. Pemeriksaan dilakukan oleh Paminal Bidpropam Polda Kepri sebagai penanganan internal.
Kepala Bidang Humas Polda Kepri Komisaris Besar Nona Pricillia Ohei membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyatakan perkara itu didalami karena diduga berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
“Bahwa benar terhadap anggota-anggota Polsek Sagulung tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan dan pengamanan oleh Bid Propam diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,” kata Nona, seperti dikutip CNN Indonesia.
Namun, keterangan resmi itu belum menjelaskan bagaimana permintaan uang diduga terjadi, kapan transaksi berlangsung, atau siapa tahanan yang disebut menjadi pihak yang dimintai uang. Polda juga belum mengumumkan status hukum kedua anggota tersebut.
Angka Rp50 juta belum disertai rincian perkara
VIVA.co.id dan CNN Indonesia melaporkan dugaan pemerasan itu berkaitan dengan uang sekitar Rp50 juta. Informasi tersebut masih berupa dugaan, bukan kesimpulan pemeriksaan yang telah diumumkan kepolisian. Karena itu, belum terang apakah angka tersebut merupakan jumlah yang diminta, diserahkan, atau ditemukan dalam penanganan perkara.
Batam Pos melaporkan petugas Paminal turut menyita sejumlah uang yang diduga berhubungan dengan kasus tersebut. Media itu tidak menyebutkan jumlah uang yang diamankan. Polda Kepri pun belum memaparkan apakah uang itu telah diperiksa sebagai barang bukti atau bagaimana kaitannya dengan dugaan pemerasan.
Perbedaan tingkat rincian dalam laporan tersebut memperlihatkan bahwa informasi yang telah dikonfirmasi secara resmi masih terbatas pada pemeriksaan dan pengamanan dua personel. Nona mengatakan dirinya belum memperoleh keterangan lebih lengkap dari Bidpropam. Rincian yang belum diumumkan itu mencakup kronologi dugaan, identitas pihak yang dirugikan, serta hasil pemeriksaan sementara.
Informasi mengenai pemeriksaan mulai beredar pada 12 November, menurut Batam Pos. VIVA.co.id menyebut pemeriksaan internal berlangsung pada 13 November 2026. Polda Kepri belum memberikan penjelasan terbuka mengenai waktu penanganan kasus secara terperinci.
Pemeriksaan internal belum menetapkan status hukum
Pengamanan oleh Bidpropam merupakan bagian dari proses pemeriksaan terhadap anggota kepolisian. Dalam perkara ini, Polda Kepri belum mengumumkan putusan etik ataupun menyebut apakah ada proses pidana yang berjalan. Dengan demikian, dugaan terhadap kedua pejabat itu masih harus dibedakan dari hasil pemeriksaan yang kelak ditetapkan.
Batam Pos menyebut nomor WhatsApp Kapolsek dan Kanit Reskrim tidak aktif setelah kabar pemeriksaan beredar. Namun, media tersebut tidak melaporkan adanya keterangan langsung dari kedua pejabat mengenai tuduhan itu. Belum ada pula penjelasan dalam laporan yang tersedia tentang tanggapan atau pembelaan mereka.
Perhatian terhadap dugaan di Sagulung muncul ketika penindakan terhadap anggota kepolisian di Batam juga menjadi perhatian publik. CNN Indonesia mengaitkannya dengan perkara terpisah yang melibatkan empat personel Polsek Batam Kota. Mereka ditangkap dalam razia Ditresnarkoba Polda Kepri di tempat hiburan malam Shark Club, Batam One Mall, pada 25 Oktober, terkait dugaan pesta narkoba jenis etomidate.
Kasus di Batam Kota itu berbeda dari pemeriksaan di Polsek Sagulung dan tidak dilaporkan memiliki hubungan langsung. Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri menyatakan empat personel tersebut diperiksa Bidpropam dan akan menjalani sidang sesuai dugaan pelanggaran disiplin serta kode etik. Ia juga menyampaikan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran narkoba.
Etomidate telah dimasukkan sebagai narkotika golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Menurut laporan CNN Indonesia, zat yang semula digunakan sebagai obat anestesi itu disalahgunakan dengan dicampurkan ke cairan rokok elektrik.
Untuk perkara Sagulung, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pendalaman Bidpropam. Sampai keterangan Polda Kepri disampaikan, belum ada rincian tambahan mengenai uang yang disebut, pihak yang diduga menjadi korban, maupun keputusan terhadap dua pejabat yang diperiksa.
