Pupuk Subsidi NTB Diuji oleh Alokasi dan Pengawasan

Pupuk bersubsidi sudah tersedia di kios resmi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak awal 2026. Petani terdaftar dapat menebusnya menggunakan KTP atau kartu tani dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah diturunkan sekitar 20 persen. Namun, ketersediaan barang belum menjawab persoalan utama: apakah alokasi yang diterima petani sesuai kebutuhan, dan apakah distribusi di tingkat kios berjalan tertib?

Jawaban atas dua pertanyaan itu akan menentukan manfaat kebijakan pupuk bagi petani kecil. Sistem penebusan digital dan stok awal tahun yang dilaporkan aman menjadi modal, tetapi ketimpangan alokasi serta keluhan praktik penjualan di atas HET masih menguji pengawasan di lapangan.

ANTARA News Sulteng melaporkan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di NTB hingga akhir 2025 tergolong tinggi, dengan ratusan ribu ton tersalurkan. Pada awal tahun ini, petani dapat menebus pupuk di kios resmi berdasarkan alokasi yang tercatat. Penurunan HET memberi ruang bagi petani untuk menekan biaya produksi.

Digitalisasi belum menjamin alokasi merata

Penyaluran kini memanfaatkan iPubers dan basis data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK. Petani yang masuk dalam data dapat menebus pupuk sesuai jatah dan harga yang ditetapkan. Sistem ini dirancang agar penyaluran lebih tepat sasaran sekaligus membuat transaksi tercatat.

Namun, data kebutuhan kelompok belum selalu sejalan dengan jumlah pupuk yang tersedia. Ketidakseimbangan itu terlihat di sejumlah wilayah sentra padi dan hortikultura. Pemenuhan NPK, menurut laporan tersebut, masih tertinggal dibandingkan urea.

Selisih antara kebutuhan dan alokasi dapat terasa ketika masa pemupukan tiba. Petani yang tidak memperoleh jenis pupuk sesuai kebutuhan menghadapi pilihan sulit, sementara kebutuhan tanaman tidak menunggu perbaikan data. Dalam kondisi seperti itu, celah distribusi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keluhan petani sepanjang 2025 mencakup penjualan pupuk bersubsidi di atas HET, jumlah yang diterima tidak utuh, serta kelangkaan semu di tingkat pengecer. Praktiknya disebut beragam, termasuk perbedaan harga antarwilayah dan penyaluran yang tidak sesuai kuantitas.

Catatan itu memperlihatkan batas sistem digital. Pencatatan elektronik dapat mengatur penebusan dan alokasi, tetapi tidak otomatis memastikan barang diterima dalam jumlah yang benar atau dijual sesuai harga. Pemeriksaan langsung dan tindak lanjut atas laporan petani tetap dibutuhkan.

Data petani ikut menentukan ketepatan subsidi

Pada 2026, pemerintah membatasi penerima subsidi pada petani dengan lahan maksimal dua hektare dan menetapkan komoditas prioritas. Aturan tersebut ditujukan agar bantuan menjangkau petani kecil. Pelaksanaannya bergantung pada ketelitian pendataan, terutama mengenai luas lahan, pola tanam, dan kebutuhan pupuk.

Jika informasi dalam e-RDKK tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, perbedaan antara kebutuhan dan jatah berisiko berulang pada musim tanam berikutnya. Karena itu, pembaruan data bukan hanya urusan administrasi. Ketepatan data menentukan siapa yang menerima pupuk dan berapa banyak yang dapat ditebus.

Pemerintah juga menggiatkan sosialisasi pupuk organik bersubsidi menjelang 2026. Namun, serapannya masih relatif kecil dibandingkan pupuk kimia. Perubahan cara pemupukan karena itu memerlukan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar memastikan produk tersedia.

Pengawasan perlu menjangkau kios dan petani

Pengawasan distribusi melibatkan pemerintah daerah, distributor, dan aparat keamanan. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan tingginya nilai ekonomi pupuk bersubsidi serta kebutuhan petani yang mendesak. Meski demikian, pemeriksaan yang baru dilakukan setelah muncul keluhan dinilai belum cukup untuk mencegah penyimpangan secara konsisten.

Bagi NTB, gangguan pasokan bukan semata urusan transaksi di kios. Ketika pupuk terlambat, mahal, atau tidak sesuai kebutuhan, jadwal pemupukan dan produktivitas lahan dapat ikut terdampak. Petani kecil yang mengandalkan harga subsidi paling rentan menanggung beban saat distribusi bermasalah.

Ketergantungan pada pupuk bersubsidi juga membuat setiap hambatan pasokan terasa langsung di tingkat usaha tani. Laporan ANTARA menilai kebijakan subsidi perlu berjalan bersama upaya meningkatkan efisiensi pemupukan dan memperluas pilihan input pertanian. Untuk tahun ini, ketepatan data e-RDKK, pemenuhan alokasi, dan pengawasan penjualan akan menjadi penentu apakah penurunan HET benar-benar dirasakan petani.

Wartaku