Risiko Hukum Ketenagakerjaan, Perusahaan Diminta Bersiap

Perusahaan perlu memetakan risiko hukum ketenagakerjaan dan meninjau kebijakan internal untuk menghadapi perubahan regulasi yang dibahas dalam draf UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai penting agar penyesuaian aturan tidak memicu perselisihan hubungan industrial maupun mengganggu pemenuhan hak pekerja.

Partner DeHeng Arko, Luqman Fauzi, mengingatkan bahwa dampak perubahan regulasi dapat menjangkau berbagai aspek hubungan kerja. Cakupannya antara lain perjanjian kerja, peraturan perusahaan, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan.

Dalam Breakout Session bertajuk “Navigating the Evolving Legal Landscape: Building Resilient, Responsible, and Future-Ready Businesses” pada Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026, Jumat (9/10/2026), Luqman menekankan perlunya perusahaan segera menilai persoalan yang sedang berlangsung dan risiko yang mungkin timbul.

“Ketika undang-undang ini (UU Pelindungan Ketenagakerjaan) sudah diundangkan harus mereset semua. Perselisihan apa saat ini yang terjadi, risikonya apa, itu harus segera diperhatikan,” kata Luqman.

Pemetaan risiko dimulai dari hubungan kerja

Pemetaan yang dimaksud bukan hanya membaca perubahan pasal. Perusahaan juga perlu menguji apakah dokumen dan kebijakan yang digunakan saat ini masih sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Luqman menyebut sejumlah dokumen yang perlu diperhatikan, yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), peraturan perusahaan, serta perjanjian kerja bersama (PKB).

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam pengaturan hubungan antara perusahaan dan pekerja. Karena itu, perubahan aturan yang berdampak pada isi atau pelaksanaannya perlu ditelaah sebelum diterapkan. Menurut Luqman, analisis dan asesmen terhadap dampak regulasi diperlukan untuk mengetahui bagian mana yang berpotensi menimbulkan persoalan.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat terlebih dahulu mencatat aturan internal yang bersinggungan dengan materi dalam draf, lalu menilai apakah diperlukan penyesuaian. Langkah ini merupakan bagian dari antisipasi yang disarankan, bukan kepastian bahwa seluruh ketentuan dalam draf akan berlaku dengan bunyi yang sama.

Ketentuan PKWT dan masa percobaan jadi sorotan

Salah satu isu yang disoroti Luqman adalah ketentuan durasi PKWT. Berdasarkan draf UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diperolehnya, pengaturan masa kerja selama dua tahun dengan dua kali perpanjangan, masing-masing satu tahun, dinilai membingungkan pelaku usaha.

Ketidakjelasan yang ia soroti berkaitan pula dengan aturan peralihan dan waktu terbitnya aturan teknis. Luqman mempertanyakan ketentuan mana yang harus menjadi pegangan apabila aturan teknis baru keluar setelah undang-undang berlaku.

“Masalahnya adalah dalam pasal peralihannya aturan teknis keluar satu tahun bulan berikutnya, pusing nggak tuh? Nah, terus yang mau dipakai yang mana?” katanya.

Isu lain menyangkut masa percobaan bagi pekerja PKWTT. Luqman menyebut draf yang dibahas membuka kemungkinan pembayaran upah sebesar 75 persen selama masa percobaan, dengan syarat nilainya tidak lebih rendah daripada upah minimum.

Ketentuan tersebut masih perlu dibaca sesuai statusnya sebagai materi dalam draf yang dibahas. Dengan demikian, perusahaan perlu mencermati perkembangan aturan dan tidak terburu-buru memperlakukan ketentuan yang belum dipastikan sebagai aturan final.

Evaluasi kebijakan sebelum perselisihan muncul

Peringatan Luqman menempatkan kesiapan perusahaan pada dua hal: mengenali potensi perselisihan yang sudah ada dan menilai dampak perubahan terhadap hubungan kerja ke depan. Evaluasi atas kontrak, peraturan perusahaan, dan PKB dapat membantu perusahaan menemukan bagian yang memerlukan perhatian sebelum persoalan berkembang.

Namun, penyesuaian tetap perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku. Perbedaan antara draf, aturan yang telah diundangkan, dan aturan teknis yang menyusul menjadi penting, terutama ketika ketentuan peralihan menjadi sumber kebingungan. Penjelasan mengenai aturan mana yang digunakan akan berpengaruh pada cara perusahaan menyusun langkah kepatuhan.

Perubahan regulasi ketenagakerjaan, dengan demikian, bukan semata urusan memperbarui dokumen. Perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan internal dan pelaksanaan hubungan kerja dapat mengikuti ketentuan yang berlaku, sembari memantau perkembangan pembahasan. Persiapan sejak awal akan membantu dunia usaha merespons perubahan dengan lebih terukur, tanpa mengabaikan hak pekerja.

Wartaku