Kementerian Keuangan memangkas 30 persen anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari pengetatan belanja pemerintah pada kuartal IV 2026, dengan perjalanan yang tidak prioritas diminta untuk dikurangi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam surat Menteri Keuangan mengenai langkah strategis pelaksanaan belanja kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal IV 2026. Surat itu ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Kemenkeu menyebut penghematan berlaku bagi pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan atau belum diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai tanggal batas tersebut.
“Pemangkasan berlaku atas pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan atau belum diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga 8 Oktober 2026,” demikian keterangan dalam surat Kemenkeu yang dikutip pada Kamis (8/10/2026).
Perjalanan dinas diminta lebih selektif
Kemenkeu meminta setiap K/L mengurangi perjalanan dinas dengan mengoptimalkan pertemuan secara daring. Perjalanan yang tidak masuk prioritas juga perlu dibatasi, sementara jumlah dan frekuensinya diminta untuk dikurangi.
Penghematan tersebut bukan berarti seluruh perjalanan dinas dihentikan. Dalam surat itu, K/L tetap diminta memastikan tugas dan program prioritas pemerintah berjalan. Artinya, penyesuaian anggaran harus disertai pemilahan kebutuhan perjalanan, dengan kegiatan yang mendukung tugas prioritas tetap menjadi perhatian.
Besaran pemangkasan ditetapkan sebesar 30 persen dari pagu yang belum direalisasikan sampai tenggat. Dengan demikian, ketentuan tersebut menyasar sisa anggaran perjalanan dinas yang belum digunakan atau belum masuk proses pengajuan SPM pada 8 Oktober 2026, bukan seluruh anggaran perjalanan dinas tanpa membedakan statusnya.
Pagu yang dihemat selanjutnya harus dicatat sebagai blokir pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kemenkeu menetapkan penggunaan kode 9 atau automatic adjustment untuk pencatatan blokir tersebut.
Belanja kendaraan dan renovasi ikut ditunda
Pengetatan pada kuartal IV juga mencakup belanja pendukung aparatur. K/L diminta menunda belanja yang hingga 8 Oktober 2026 belum melalui pembelian, perikatan, atau pengontrakan. Dengan batas itu, status pelaksanaan belanja menjadi salah satu penentu apakah pengeluaran tersebut masuk dalam penundaan.
Jenis belanja yang disebut secara khusus meliputi pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor. Kemenkeu menegaskan pagu untuk belanja yang ditunda itu juga harus dicatat sebagai blokir di Halaman IV DIPA dengan kode 9 atau automatic adjustment.
Ketentuan penundaan tetap memperhatikan pengecualian yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.03/2026. Karena itu, pelaksanaan kebijakan untuk belanja pendukung aparatur tidak dapat dilepaskan dari aturan pengecualian tersebut.
Belanja diarahkan ke program prioritas
Kemenkeu menyatakan penajaman belanja diperlukan untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran atau spending better. Dalam kebijakan itu, anggaran K/L diarahkan pada pencapaian target kinerja dan program prioritas Presiden.
Pengurangan perjalanan dan penundaan belanja tertentu menjadi langkah yang diminta untuk menjaga fokus penggunaan anggaran pada sasaran tersebut. Di sisi lain, K/L tetap harus memastikan tugas serta program prioritas berjalan, sehingga penghematan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Dengan pencatatan pagu sebagai blokir, anggaran yang terkena penyesuaian dapat ditandai dalam DIPA sesuai mekanisme yang ditetapkan Kemenkeu. K/L kini perlu menyesuaikan rencana belanja kuartal IV berdasarkan status realisasi, tenggat, dan prioritas kegiatan. Arah kebijakan berikutnya akan bergantung pada bagaimana penyesuaian itu diterapkan tanpa menghambat target kinerja pemerintah.
