Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai demokrasi Indonesia berada dalam bahaya ketika lembaga penjaga kompetisi politik tidak independen, lawan politik kehilangan ruang bertanding, dan aturan main berubah-ubah. Ia menyampaikan pandangan itu dalam perbincangan bersama motivator Merry Riana di sebuah podcast yang diunggah melalui YouTube.
Pernyataan tersebut muncul saat Merry bertanya mengenai pengalaman yang lebih menyakitkan bagi Anies: kalah dalam Pilpres 2024 atau tidak dapat maju dalam Pilkada 2024. Anies tidak menjawab dengan membandingkan kedua pengalaman itu sebagai persoalan pribadi. Ia mengajak melihatnya sebagai peringatan tentang keadaan demokrasi.
“Kalau buat saya, tidak ada soal sakit atau tidak. Ini adalah warning tentang demokrasi kita. Ini bukan tentang pribadi, demokrasi ini harus dijaga,” kata Anies.
Dalam penjelasannya, Anies menyebut tiga kondisi yang, menurut dia, menjadi tanda bahwa demokrasi sedang menghadapi ancaman. Ia menekankan bahwa pengalaman politiknya tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih luas: bagaimana kompetisi politik berlangsung dan apakah demokrasi tetap terjaga.
Tiga tanda demokrasi dalam bahaya menurut Anies
Tanda pertama yang disoroti Anies ialah ketika pihak yang seharusnya menjaga jalannya kompetisi berada dalam kendali pihak tertentu. Ia menyebut “wasit” dan “penyangga” sebagai unsur yang perlu diperhatikan. Dalam kompetisi politik, peran penjaga proses menjadi penting agar persaingan berlangsung secara adil dan tidak berpihak.
“Kalau wasit dikendalikan, penyangga dikendalikan,” ujar Anies. Ia tidak merinci lembaga atau pihak tertentu dalam kutipan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kendali atas perangkat penjaga demokrasi merupakan salah satu persoalan yang patut diwaspadai.
Tanda kedua, menurut Anies, adalah ketika lawan politik ditiadakan. Ia menyampaikan poin itu secara singkat: “Yang kedua, lawan ditiadakan.” Bagi Anies, demokrasi membutuhkan ruang bagi pihak-pihak yang berbeda untuk ikut berkompetisi. Tanpa kesempatan bertanding yang terbuka, kompetisi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Poin ketiga berkaitan dengan perubahan aturan main. Anies mengingatkan bahwa aturan yang berubah-ubah dapat menjadi masalah serius jika memengaruhi jalannya persaingan. Ia merangkai ketiga hal itu—kendali atas penjaga, hilangnya lawan, dan perubahan aturan—sebagai tanda bahaya bagi demokrasi.
Anies minta persoalan tak dilihat sebagai urusan pribadi
Penekanan Anies pada demokrasi muncul di tengah pengalaman politiknya pada dua kontestasi 2024. Setelah kalah dalam pemilihan presiden, ia juga tidak dapat maju dalam pemilihan kepala daerah. Situasi itu menjadi latar pertanyaan Merry Riana, tetapi Anies menolak menjadikan kepentingan atau kekecewaan pribadi sebagai inti jawabannya.
Ia menyatakan bahwa pengalaman tersebut semestinya dibaca sebagai pengingat untuk menjaga demokrasi. Dengan kata lain, fokus pembicaraan baginya bukan semata-mata nasib seorang tokoh dalam pemilihan, melainkan keadaan sistem yang mengatur siapa dapat berkompetisi dan bagaimana proses itu dijalankan.
“Ketika salah, kejadian-kejadian yang terjadi, maka yang dalam bahaya demokrasi kita, ini bukan soal Anies,” katanya. Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa kritik yang ia sampaikan ditujukan pada kondisi demokrasi, bukan hanya pada pengalaman dirinya dalam Pilpres maupun Pilkada 2024.
Dalam perbincangan tersebut, Anies juga menekankan pentingnya pihak penjaga yang independen, kesempatan berkompetisi yang terbuka, serta aturan yang tidak berubah-ubah demi kepentingan tertentu. Ia tidak memaparkan contoh spesifik dalam kutipan yang disampaikan, tetapi menggarisbawahi ketiga prinsip itu sebagai hal yang perlu dijaga.
Pandangan Anies menempatkan kualitas proses politik sebagai perhatian utama, bukan hanya hasil akhir pemilihan. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan terhadap demokrasi juga bergantung pada cara kompetisi diselenggarakan: siapa yang mengawasi, apakah semua pihak memperoleh ruang, dan apakah aturan berlaku konsisten. Perdebatan mengenai prinsip-prinsip tersebut akan tetap relevan setiap kali Indonesia memasuki kontestasi politik berikutnya.
