Foto mobil mahal atau barang bernilai tinggi di media sosial dapat menjadi petunjuk bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meneliti kepatuhan seseorang. Namun, unggahan semacam itu bukan bukti pelanggaran dan tidak otomatis membuat pemiliknya bermasalah dengan pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa informasi dari media sosial akan dibandingkan dengan data perpajakan. Pemeriksaan berpusat pada kesesuaian antara harta yang dimiliki, penghasilan, serta keterangan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Dalam podcast Filonomics Kompas.com, Inge menyebut unggahan yang ramai dibicarakan publik bisa menjadi bahan awal bagi otoritas. Seperti dilaporkan CWIBC dan Limapagi, DJP tetap perlu meneliti catatan perpajakan sebelum menyimpulkan apakah ada ketidakcocokan.
Unggahan bukan bukti pelanggaran
Orang yang terlihat menggunakan kendaraan mewah atau memamerkan barang mahal tidak serta-merta dianggap menghindari kewajiban pajak. Menurut Inge, penilaian tidak berhenti pada apa yang terlihat di akun media sosial. DJP memeriksa apakah aset tersebut telah dicantumkan dalam SPT dan apakah kepemilikannya sejalan dengan penghasilan yang dilaporkan.
Jika mobil atau barang bernilai tinggi itu memang milik wajib pajak, sudah dilaporkan, dan sesuai dengan data penghasilannya, unggahan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi persoalan. Sebaliknya, bila informasi yang beredar memunculkan pertanyaan, otoritas dapat mencocokkannya dengan data yang dimiliki.
Pemisahan antara petunjuk dan kesimpulan ini penting dalam membaca cara kerja pengawasan. Gaya hidup yang tampak di internet bisa memberi gambaran awal, tetapi belum cukup untuk menetapkan bahwa seseorang memiliki kewajiban pajak yang tidak dipenuhi. Penilaian harus bertumpu pada pemeriksaan laporan dan informasi pendukung.
Informasi mengenai flexing juga dapat datang dari perhatian masyarakat. Percakapan atau unggahan yang menjadi pembicaraan publik bisa diteruskan kepada otoritas, lalu ditelusuri lebih lanjut. Dengan demikian, unggahan berfungsi sebagai salah satu pintu masuk informasi, bukan pengganti pemeriksaan administrasi.
DJP memantau media sosial setiap hari
Pemantauan aktivitas digital, menurut penjelasan Inge, merupakan kegiatan rutin tim DJP. Pengawasan dilakukan setiap hari, dan isu yang berkembang dapat dianalisis secara langsung. Aktivitas itu berlangsung beberapa kali dalam sehari, bukan hanya ketika sebuah unggahan tertentu ramai diperbincangkan.
Informasi yang ditemukan kemudian dapat ditelaah menggunakan catatan perpajakan wajib pajak. Pada tahap itu, fokusnya tetap pada kesesuaian data: apakah harta telah dilaporkan, apakah penghasilan yang dicantumkan mendukung kepemilikan tersebut, dan apakah laporan pajaknya sejalan dengan informasi yang tersedia.
Pengamatan terhadap media sosial hanya satu bagian dari pengumpulan informasi. DJP juga menerima atau memanfaatkan data dari berbagai pihak, termasuk perbankan, catatan kepemilikan kendaraan, notaris, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Data eksternal dibandingkan dengan SPT
Data dari pihak lain dapat digunakan sebagai pembanding bagi keterangan yang disampaikan wajib pajak. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut harta, tetapi juga penghasilan dan utang yang tercatat dalam SPT Tahunan. Jika terdapat perbedaan antara catatan yang tersedia dan laporan, informasi tersebut dapat diteliti lebih jauh.
Kerja pencocokan itu membuat unggahan pamer kekayaan bukan satu-satunya dasar pengawasan. Data dari lembaga dan pihak ketiga memberi konteks yang lebih luas untuk menilai laporan seseorang. Sementara itu, tampilan di media sosial membantu menunjukkan informasi yang mungkin perlu diperiksa, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai penentu.
Bagi wajib pajak, penjelasan tersebut menegaskan pentingnya melaporkan harta dan penghasilan secara sesuai dalam SPT. Kepemilikan barang mahal bukan otomatis pelanggaran; yang diteliti adalah kecocokan antara aset, asal penghasilan, dan laporan perpajakan. DJP menyatakan pemantauan rutin dan pencocokan data menjadi bagian dari pengawasan kepatuhan.
