Iran berupaya memangkas waktu pelaksanaan rencana perdamaian dengan Amerika Serikat dari tujuh hari menjadi empat hari. Percepatan itu ditawarkan saat mediator berusaha mengatur pertemuan di Turki sebelum 4 November untuk mencegah konflik militer kembali pecah.
Namun, jadwal yang lebih singkat belum berarti kesepakatan sudah dekat. Teheran dan Washington masih berbeda pandangan mengenai urutan pelaksanaan sejumlah langkah, termasuk pembukaan Selat Hormuz, pencabutan blokade laut AS, dan pengaturan program nuklir Iran.
CNN Indonesia, mengutip laporan Al Arabiya, menyebut usulan terbaru memuat kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz serta pemeriksaan fasilitas nuklir Iran oleh inspektur internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya terus berkomunikasi dengan mediator untuk membahas pelaksanaan rencana tersebut. Ia mengisyaratkan proses yang semula dirancang tujuh hari dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.
Blokade dan uranium jadi ganjalan
Perbedaan utama kedua negara berkisar pada konsesi yang harus diberikan lebih dahulu. Washington meminta Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya. Teheran, sebaliknya, mendesak pencabutan blokade angkatan laut AS dan pembebasan aset Iran yang dibekukan sebelum memenuhi tuntutan tersebut.
Blokade itu menambah tekanan terhadap perekonomian Iran. Sebagai bagian dari rancangan kompromi, Teheran berpeluang memperoleh keringanan sanksi terbatas agar bisa mengekspor minyak. Iran juga dapat mengakses sebagian dana yang dibekukan untuk membeli pangan dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan.
Imbal balik yang dibahas adalah izin bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa fasilitas nuklir yang rusak akibat serangan AS dan Israel sebelumnya. Salah satu pilihan yang dipertimbangkan mediator ialah mengaktifkan kembali kesepakatan Iran-IAEA di Kairo pada September 2025, yang menyediakan kerangka untuk melanjutkan inspeksi.
Kesepakatan inspeksi itu sempat tertunda setelah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali diberlakukan terhadap Iran pada bulan berikutnya. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menilai kesepakatan Kairo dapat menjadi landasan untuk memulihkan pemeriksaan, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada persetujuan politik dan kesepakatan yang lebih luas.
Mediasi berlangsung di bawah ancaman serangan
Qatar memimpin upaya perantaraan dengan dukungan Arab Saudi, Pakistan, Mesir, dan Turki, menurut laporan Axios yang dikutip CNN Indonesia. Negosiator Qatar Ali al-Thawadi disebut telah berkunjung ke Teheran pekan itu untuk membahas peluang kesepakatan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Para mediator kini menjajaki pertemuan di Turki.
Jalur diplomasi tersebut berjalan bersamaan dengan persiapan militer. Kepala Militer Israel Eyal Zamir bertemu Kepala Komando Pusat AS Laksamana Brad Cooper pada 26 Oktober untuk membahas kemungkinan serangan terhadap Iran. Pejabat AS dan Israel mengatakan operasi potensial dapat berlangsung intensif selama sepekan dan menyasar pemimpin Iran, fasilitas energi, instalasi nuklir, serta infrastruktur lain.
Mediator juga memperingatkan pejabat Iran bahwa menerima proposal dapat membantu mencegah serangan besar AS dan Israel setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November. Arab Saudi meminta Washington memberi ruang lebih besar bagi diplomasi. Seorang pejabat AS, seperti dikutip Axios, mengatakan Riyadh meminta Trump agar tidak terburu-buru membawa negaranya ke perang baru.
Trump menyatakan perundingan masih berlangsung melalui perantara, meski ia belum yakin proses itu akan berhasil. Ia mengatakan Washington ingin menyelesaikan persoalan dengan Iran, baik melalui kesepakatan maupun cara lain. Pernyataan tersebut belum menghapus ketidakpastian mengenai kelanjutan pembicaraan.
Selat Hormuz menjadi taruhan bagi pasar energi
Araghchi sebelumnya menyebut proposal itu dapat membuka jalan bagi pelayaran kembali di Selat Hormuz jika sejumlah persyaratan dipenuhi. Jalur tersebut dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia sebelum konflik. Pembatasan lalu lintas maritim oleh Iran dan blokade AS terhadap pelabuhan Iran membuat isu pelayaran menjadi bagian penting dari tawar-menawar.
Para pejabat Iran diperkirakan akan meminta persetujuan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei atas sejumlah usulan dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, mediator masih harus menjembatani perbedaan mengenai uranium, blokade, dan aset yang dibekukan. Pertemuan di Turki sebelum 4 November menjadi salah satu tahap yang dicari untuk menjaga pembicaraan tetap berjalan, sementara ancaman operasi militer belum surut.
