Polisi menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap empat anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23. Penanganan perkara ini juga mencakup dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan awak kapal, sementara aparat masih memburu pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kasus kekerasan di kapal pencari cumi itu mencuat setelah video penyiksaan beredar di media sosial. Dalam rekaman, seorang ABK tampak berada di dalam tong berisi air, lalu diinjak, dipukul, dan disemprot air pada bagian wajah.
Empat korban yang teridentifikasi adalah Ilham Shalahudin, Oktavian Makhreza, Syawal Suswono, dan Johan Saputra. Mereka rata-rata baru bekerja di kapal tersebut selama sekitar dua bulan.
Polisi tetapkan 18 tersangka setelah memeriksa 24 orang
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyebut penyidik semula menduga 19 orang terlibat dalam penganiayaan. Setelah memeriksa bukti dan keterangan, polisi menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Satu orang lainnya masih didalami karena alat bukti dinilai belum cukup.
Alrasyidin menjelaskan, penyidik sebelumnya memeriksa 24 orang terkait perkara tersebut. Jumlah itu berbeda dengan 28 awak kapal yang diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat KM Maulana 23 ditemukan beroperasi di Laut Aru. Keduanya merujuk pada tahapan penanganan yang berbeda.
Ada dua jalur perkara yang ditangani kepolisian. Dugaan penganiayaan ditangani Polres Kepulauan Aru, sesuai lokasi kejadian, sedangkan dugaan TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyatakan perkara TPPO telah naik ke tahap penyidikan pada 7 Oktober 2026 dan penyidik memburu pihak yang diduga terlibat dalam perekrutan ABK.
Target tangkapan cumi diduga menjadi pemicu kekerasan
Menurut keterangan polisi, penganiayaan diduga dilakukan ketika ABK tidak memenuhi target tangkapan cumi. Awak kapal disebut harus memperoleh tiga kilogram cumi; jika target itu tidak tercapai, mereka menghadapi hukuman fisik. Alrasyidin mengatakan dugaan tersebut masih perlu diperkuat dengan bukti dan data faktual.
KM Maulana 23 berangkat dari Muara Baru, Pelabuhan Tanjung Priok, pada akhir Juli 2026 dengan tujuan Merauke. Kapal itu kemudian menangkap cumi di wilayah Kepulauan Aru, Maluku. Para korban disebut melaut sejak akhir Juli hingga Oktober.
Kasus mulai terkuak pada awal Agustus, ketika pengurus kapal menghubungi ibu salah satu korban dan menyebut anaknya sakit beri-beri serta dirawat di rumah sakit di Dobo. Namun, menurut penelusuran polisi, korban diduga tidak menjalani perawatan dan hanya dititipkan di darat.
KKP mengamankan KM Maulana 23 pada 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14.30 WIT. Kapal berbobot 89 gross tonnage (GT) itu saat itu menggunakan alat tangkap pancing cumi di Laut Aru. KKP membawa kapal dan awaknya ke Wilayah Kerja PSDKP Dobo untuk pemeriksaan. Kapal tersebut diketahui membawa sekitar satu ton cumi.
KKP soroti kondisi kerja dan perekrutan ABK
Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, mengatakan keterangan sejumlah awak kapal menunjukkan mereka bekerja dari sore hingga pagi dan hanya mendapat makan dua kali sehari. KKP menilai dugaan kekerasan yang disertai kondisi kerja tersebut menyerupai praktik perbudakan.
KKP juga menemukan indikasi pelanggaran lain, termasuk tidak aktifnya sistem pemantauan kapal atau vessel monitoring system (VMS). Instansi itu menyebut persoalan di KM Maulana 23 dapat mencakup kekerasan, pemantauan kapal, hingga perizinan.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengatakan perekrutan awak kapal masih kerap menggunakan calo atau makelar. Janji saat perekrutan, seperti uang muka, sistem bagi hasil, dan target tangkapan, tidak selalu sesuai dengan kondisi yang dihadapi setelah awak berangkat.
KKP menyatakan akan memperketat mekanisme perekrutan. Agen penyalur awak kapal perikanan nantinya diwajibkan memiliki legalitas, sementara kapal yang tidak menggunakan agen resmi dapat menghadapi konsekuensi dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
Desakan mengungkap jaringan TPPO
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi tidak berhenti pada penindakan pelaku penganiayaan. Ia mendorong penyidik mengungkap kemungkinan jaringan TPPO di balik perekrutan ABK, termasuk pihak yang menawarkan pekerjaan melalui media sosial.
Sahroni mengingatkan, perkara ini perlu menjadi pintu untuk memeriksa apakah ada awak kapal lain yang mengalami perlakuan serupa. Penyelidikan atas dugaan perekrutan dan kondisi kerja di kapal-kapal perikanan akan menentukan seberapa jauh kasus KM Maulana 23 terhubung dengan praktik yang lebih luas.
Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian kini tertuju pada pemenuhan bukti untuk seluruh pihak yang diduga terlibat serta perlindungan bagi para korban. Pengungkapan alur perekrutan juga penting agar pencari kerja tidak kembali terjebak dalam janji yang berbeda dari kenyataan di laut.
