Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah membatalkan rencana konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur dan Jakarta. Desakan itu disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, setelah pemerintah membatalkan konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed.
Sudarnoto meminta pemerintah menerapkan sikap yang konsisten terhadap kegiatan yang melibatkan figur yang dinilai mendukung Zionisme. Menurut dia, Indonesia menentang penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, sehingga pemerintah seharusnya tidak memberikan izin bagi konser Bocelli.
Rencana konser penyanyi asal Italia itu tercantum berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November 2026. MUI meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas. Namun, bahan pemberitaan yang disampaikan belum memuat keputusan pemerintah mengenai rencana konser Bocelli.
“Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” ujar Sudarnoto, sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI pada 10 Oktober 2026.
Rekam jejak Andrea Bocelli yang disorot MUI
Penolakan MUI, menurut Sudarnoto, berkaitan dengan rekam jejak Bocelli. Ia menyebut penyanyi itu pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010. Bocelli juga pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
Informasi tersebut menjadi dasar yang dikemukakan MUI dalam meminta pembatalan konser. Organisasi itu menilai dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer yang disebut terlibat dalam genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza tidak dapat ditoleransi. Penilaian tersebut disampaikan MUI sebagai alasan sikapnya, bukan sebagai keterangan baru mengenai kegiatan Bocelli di Indonesia.
Sudarnoto juga mengingatkan kembali ketetapan fatwa MUI yang mengharamkan dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung tindakan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ia meminta kementerian dan lembaga negara mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam keputusan terkait penyelenggaraan acara.
MUI minta pemerintah bersikap konsisten
Desakan terhadap konser Bocelli muncul dalam konteks pembatalan rencana konser Israel Houghton dan Israel & New Breed. MUI menginginkan sikap yang sama diterapkan pada rencana pertunjukan Bocelli. Bagi Sudarnoto, pemerintah perlu memastikan kebijakan antarkementerian tidak berbeda dalam menyikapi kegiatan yang dinilai berkaitan dengan dukungan terhadap Israel.
MUI juga menyayangkan dugaan dukungan kementerian terkait terhadap rencana kedatangan Bocelli. Sudarnoto menyebut Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. Bahan sumber tidak merinci bentuk dukungan yang dimaksud maupun tanggapan dari kementerian-kementerian tersebut.
Ia menilai kepentingan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan untuk memberi panggung kepada figur yang dianggap mendukung Zionisme. Menurut Sudarnoto, pertimbangan ekonomi perlu ditempatkan bersama prinsip bangsa Indonesia yang menentang penjajahan. Ia pun menegaskan, “Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina.”
Keputusan konser masih ditunggu
Sudarnoto berharap seluruh kementerian dan lembaga negara mengutamakan kemaslahatan, ketenteraman, dan keharmonisan masyarakat dalam mengambil keputusan. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada kementerian yang memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang dinilai menyokong Israel.
“Kami sangat mengapresiasi jika pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan konser ini,” kata Sudarnoto. Pernyataan itu menunjukkan bahwa MUI masih mendorong pemerintah mengambil keputusan atas agenda pertunjukan yang direncanakan pada akhir Oktober dan awal November 2026.
Dengan jadwal konser yang telah disebutkan, perhatian berikutnya tertuju pada sikap pemerintah dan penyelenggara. Bagi MUI, keputusan tersebut bukan semata urusan acara musik, melainkan juga soal konsistensi kebijakan dan keberpihakan pada kemanusiaan. Sementara itu, hingga informasi yang tersedia, belum ada keterangan mengenai keputusan resmi pemerintah atas konser Bocelli.
