Kemendagri Atur Kontrak PPPK hingga Desember 2026

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tidak memutus kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu secara sepihak pada Oktober hingga Desember 2026. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.13.2/8000/SJ yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Surat edaran itu diterbitkan untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik di daerah sekaligus memberi kepastian dalam pengelolaan masa kerja pegawai. Kemendagri meminta kepala daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah mengikuti ketentuan tersebut saat menangani kontrak yang berakhir pada periode itu.

Larangan pemutusan sepihak bukan berarti kontrak otomatis diperpanjang. Pemerintah daerah tetap perlu menilai kinerja pegawai dan memastikan anggaran untuk membayar gaji serta hak-hak mereka tersedia.

Empat alasan kontrak PPPK dapat dihentikan

Kemendagri menyebut pemutusan hubungan perjanjian kerja masih dapat dilakukan apabila memiliki alasan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Ada empat kondisi yang menjadi pengecualian dari larangan pemutusan sepihak tersebut.

Kontrak dapat dihentikan jika pegawai telah mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, melakukan pelanggaran disiplin berat yang telah berkekuatan hukum tetap, atau meninggal dunia. Di luar kondisi itu, pemerintah daerah diminta tidak mengambil keputusan pemutusan secara sepihak pada Oktober, November, dan Desember 2026.

Ketentuan ini berlaku bagi PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang masa perjanjian kerjanya berakhir hingga Desember 2026. Dengan demikian, keputusan mengenai kelanjutan kerja perlu mempertimbangkan aturan yang berlaku, bukan semata-mata berakhirnya masa kontrak.

Evaluasi kinerja harus objektif dan terdokumentasi

Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi kinerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang masa perjanjiannya berakhir sampai dengan Desember 2026. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan terukur, serta didukung dokumentasi yang memadai.

Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menilai kontribusi dan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kemendagri menekankan agar prosesnya tidak dilakukan secara sembarangan, sehingga keputusan terkait keberlanjutan kontrak memiliki landasan yang jelas.

Artinya, surat edaran ini memuat dua arahan yang berjalan beriringan: mencegah pemutusan kontrak sepihak pada periode yang ditentukan dan memastikan kinerja pegawai tetap dinilai. Pemerintah daerah perlu menyiapkan proses evaluasi sebelum mengambil keputusan terhadap kontrak yang akan berakhir.

Pemda diminta menyiapkan anggaran hingga akhir 2026

Selain pengelolaan kontrak, Kemendagri meminta pemerintah daerah meninjau kesiapan anggaran belanja. Daerah harus memastikan alokasi dana mencukupi untuk membayar gaji dan hak-hak PPPK serta PPPK Paruh Waktu hingga Desember 2026.

Ketersediaan anggaran menjadi salah satu aspek penting agar pembayaran hak pegawai tidak terkendala. Kemendagri mengaitkan kepastian pembiayaan tersebut dengan upaya menjaga kelancaran pelayanan publik di daerah.

Surat edaran itu juga mengatur pelaporan dan pengawasan. Bupati dan wali kota diminta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada gubernur di wilayah masing-masing. Gubernur kemudian bertindak atas nama pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Laporan berjenjang memuat data kontrak dan anggaran

Gubernur perlu menghimpun laporan dari pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota sebelum meneruskannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 30 hari kalender sejak surat edaran ditetapkan.

Isi laporan mencakup tiga data utama: jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang masa kerjanya berakhir pada 2026, jumlah pegawai yang perjanjian kerjanya diperpanjang, serta rincian alokasi anggaran belanja daerah.

Rangkaian evaluasi, penganggaran, dan pelaporan itu menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berakhirnya kontrak pada penghujung 2026. Bagi pegawai, kepastian mengenai kelanjutan kerja tetap bergantung pada hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku, sementara pemda diminta memastikan prosesnya berjalan tertib dan hak pegawai diperhitungkan.

Wartaku