Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan dr. Lukman Pura sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), menggantikan dr. Imam Ghozali. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan seusai pelantikan pejabat eselon II di Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 6 Oktober 2026.
Adapun penempatan Imam setelah tak lagi memimpin rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut belum diumumkan. Marindo menyebut masih ada tahapan kepegawaian yang harus dilalui sebelum keputusan mengenai posisi berikutnya ditetapkan.
Lukman Pura ditetapkan memimpin RSUDAM
Marindo menjelaskan, penentuan pejabat untuk mengisi sejumlah posisi di lingkungan Pemprov Lampung dilakukan setelah proses uji kompetensi dan evaluasi secara bertahap. Untuk jabatan Direktur RSUDAM, pemerintah provinsi menetapkan Lukman Pura melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung.
“Proses uji kompetensi yang telah dilakukan secara bertahap, kita telah menetapkan pejabat-pejabat untuk mengisi pos-pos yang telah ditentukan,” kata Marindo seusai pelantikan, seperti dikutip Radar Lampung.
Lukman bukan nama baru di RSUDAM. Sebelum Imam menjabat, ia pernah memimpin rumah sakit tersebut. Dalam laporan sebelumnya, Lukman disebut menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas direktur hingga awal Desember, menjelang masa pensiunnya. Pemprov Lampung juga dikabarkan telah menggelar uji kompetensi untuk menentukan direktur RSUDAM selanjutnya.
Pergantian itu menjadi bagian dari mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Telukbetung, pada Selasa siang. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung Rendi Riswandi membenarkan adanya mutasi dan pelantikan, tetapi mengatakan belum dapat menyampaikan nama pejabat yang akan berganti sebelum agenda berlangsung.
Posisi Imam Ghozali belum dipastikan
Berakhirnya masa jabatan Imam sebagai Direktur RSUDAM tidak serta-merta menjelaskan ke mana ia akan ditempatkan. Marindo mengatakan proses kepegawaian masih berjalan dan keputusan akhirnya akan mengikuti ketetapan gubernur.
“Kita tunggu saja nanti posisinya ada di mana, sesuai dengan ketetapan Surat Keputusan Gubernur Lampung. Kita lihat nanti, karena masih ada tahapan proses yang harus dilewati,” ujar Marindo.
Sejumlah pemberitaan sebelum pelantikan sempat memperkirakan Imam akan mendapat posisi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Namun, perkiraan itu belum dikonfirmasi Pemprov Lampung. Marindo juga menegaskan bahwa mutasi tersebut tidak didasarkan pada kabar kemungkinan Imam berpindah ke luar pemerintah provinsi, termasuk ke BPJS.
“Ini semua murni bagian dari proses kepegawaian. Sejak awal saya pastikan bahwa regulasi kepegawaian adalah dasar dan pedoman kita,” kata Marindo. Ia menyebut mutasi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan hasil penilaian dalam penempatan pejabat.
Rendi, yang dalam laporan lain disebut sebagai Kepala BKD Lampung, juga menegaskan proses tersebut masih merupakan bagian dari kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Lampung. Dengan demikian, kepastian jabatan Imam masih menunggu tahapan dan keputusan resmi berikutnya.
Sorotan terhadap pelayanan rumah sakit
Peralihan kepemimpinan berlangsung saat RSUDAM mendapat perhatian publik terkait pelayanan dan pengelolaan rumah sakit. Inilampung.com sebelumnya menyoroti persoalan jasa pelayanan kesehatan yang disebut belum dibayarkan sesuai ketentuan, serta pajak penghasilan Pasal 21 terhadap 47 dokter mitra yang disebut tidak dipotong.
Laporan yang sama juga mengutip temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung mengenai sejumlah realisasi proyek. Di antaranya pengadaan genset dengan nilai anggaran hampir Rp1 miliar dan pengembangan instalasi listrik jaringan elektrikal yang disebut mengalami kekurangan volume sekitar Rp625 juta.
Namun, Marindo menegaskan pergantian pejabat merupakan bagian dari proses kepegawaian dan tidak mengaitkannya dengan kabar-kabar tersebut. Belum ada keterangan dalam pernyataan yang dikutip mengenai hubungan temuan atau sorotan terhadap RSUDAM dengan keputusan penempatan direktur.
Dengan ditetapkannya Lukman, perhatian berikutnya tertuju pada langkah pembenahan RSUDAM dan kepastian posisi Imam Ghozali. Keputusan lanjutan mengenai jabatan Imam, menurut Marindo, masih menunggu selesainya tahapan kepegawaian. Sementara itu, publik akan menanti bagaimana kepemimpinan baru menjawab kebutuhan pelayanan di rumah sakit rujukan milik Pemprov Lampung tersebut.
