Seorang warga Padukuhan Watugilang B, Kalurahan Mulusan, Kapanewon Paliyan, Gunungkidul, dinyatakan positif antraks setelah menjalani pemeriksaan dan uji laboratorium. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik brandu, yakni penyembelihan kambing yang mati mendadak untuk kemudian dagingnya dibagikan kepada warga.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi, mengatakan temuan di Paliyan terjadi hampir bersamaan dengan kasus antraks di Padukuhan Pelem, Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu. Kedua wilayah itu kini menjadi lokasi temuan antraks di Kabupaten Gunungkidul.
“Semua berawal dari tradisi brandu hingga akhirnya ditemukan kasus antraks,” kata Rismiyadi kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Kasus antraks Paliyan dan kondisi pasien
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, membenarkan adanya kasus positif pada warga di Mulusan. Pasien diketahui mendatangi puskesmas setelah mengalami gejala yang menyerupai antraks. Pemeriksaan lanjutan dan uji laboratorium kemudian memastikan infeksi tersebut.
Menurut Ismono, pasien mengalami luka pada kulit di bagian jari. Setelah mendapat penanganan, kondisi warga itu berangsur membaik dan lukanya telah mengering. Dinas Kesehatan tetap memantau perkembangannya.
Pengawasan juga dilakukan terhadap lima orang yang diketahui memiliki kontak erat. Mereka dipantau selama 60 hari, sesuai masa inkubasi bakteri yang menjadi acuan pemantauan. Ismono menyebut kondisi kelima orang tersebut sejauh ini baik dan sehat.
Penelusuran tim surveilans di wilayah Mulusan menemukan empat ekor kambing mati. Sampel yang diuji menunjukkan hewan-hewan tersebut positif mengandung Bacillus anthracis, bakteri penyebab antraks. Rismiyadi mengatakan penanganan penularan dari hewan ke manusia berada dalam koordinasi Dinas Kesehatan.
Brandu menjadi perhatian di dua wilayah
Praktik brandu menjadi perhatian karena melibatkan kambing yang mati mendadak. Dalam kebiasaan tersebut, hewan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga. Kontak dengan ternak maupun konsumsi dagingnya diduga dapat menjadi jalur paparan, sehingga pemerintah daerah berupaya memutus praktik tersebut.
Kasus serupa sebelumnya ditemukan di Dadapayu, Semanu. Menurut Ismono, kejadian di wilayah itu bermula pada awal September 2026, ketika tujuh kambing milik warga mati mendadak. Dari tujuh warga yang berstatus suspek, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan empat orang positif antraks.
Para pasien di Dadapayu telah ditangani dan kondisi mereka terus dipantau. Pemantauan juga mencakup warga yang memiliki kontak dengan hewan atau produk yang berasal dari kambing tersebut. Dengan demikian, penanganan tidak hanya diarahkan kepada orang yang telah terkonfirmasi, tetapi juga kepada mereka yang berisiko terpapar.
Di Mulusan, pemerintah telah mensterilkan lokasi penemuan kasus menggunakan cairan disinfektan dan melakukan vaksinasi terhadap ternak. Upaya pengendalian tersebut dilakukan untuk menekan risiko penyebaran penyakit di lingkungan sekitar.
Kompensasi ternak mati mendadak disiapkan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki aturan pemberian kompensasi bagi pemilik ternak yang mati mendadak. Ismono mengatakan bantuan itu dimaksudkan agar bangkai ternak dikubur, bukan disembelih untuk dikonsumsi atau dibagikan. Kebijakan tersebut diharapkan mengurangi risiko penularan penyakit dari hewan kepada manusia.
“Uang tali asih ini diberikan dengan tujuan langsung dikubur, bukan disembelih agar penyebaran penyakit pada hewan menular bisa berkurang,” ujar Ismono.
Rismiyadi menyebut pengendalian kasus antraks tidak cukup dilakukan melalui tindakan di lokasi. Perubahan kebiasaan warga juga menjadi bagian penting, terutama ketika ada ternak yang mati secara tiba-tiba. Pelaporan kepada petugas memungkinkan pemerintah menindaklanjuti kematian hewan dan memberikan kompensasi sesuai ketentuan.
Warga yang menemukan ternaknya mati mendadak diimbau segera melapor kepada petugas kesehatan hewan, bukan menyembelih atau membagikan dagingnya. Langkah cepat tersebut penting untuk melindungi pemilik ternak, keluarga, dan masyarakat yang mungkin bersentuhan dengan hewan. Pemerintah daerah pun perlu memastikan sosialisasi dan pemantauan berjalan berkelanjutan agar kasus serupa tidak kembali muncul.
